Kamis, 19 November 2015

tugas bahasa indonesia 2 penulisan 17



Lembaga keuangan syariah 




Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan syariah atau prinsip agama Islam. Sesuai dengan prinsip Islam yang melarang sistem bunga atau riba yang memberatkan, maka bank syariah beroperasi berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan dan keadilan.
Perbedaan yang mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional, antara lain :
1 .      Perbedaan Falsafah
2 .      Konsep Pengelolaan Dana Nasabah
3 .      Kewajiban Mengelola Zakat
4 .      Struktur Organisasi
Di dalam struktur organisasi suatu bank syariah diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Untuk mendapatkan keuntungan, antara nasabah dan pihak bank syariah dilakukan bagi hasil yang sudah disepakati. Kesepakatan bagi hasil ini ditetapkan dengan suatu angka ratio bagi hasil atau nisbah. Nisbah antara bank dengan nasabahnya ditentukan di awal.
Asuransi syariah merupakan asuransi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Di dalamnya terdapat usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru’ (dana kebajikan) yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu dengan diawali sebuah akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Asuransi Syariah memiliki prinsip-prinsip antara lain :
1. Saling Membantu dan Bekerjasama
2. Saling melindungi dari berbagai macam kesusahan dan kesulitan
3. Saling bertanggung jawab
4. Menghindari unsur gharar, maysir dan riba
Mengutip pendapat Susilo (1999), pengertian pegadaian adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Dalam syariah pegadaian lebih dikenal dengan Rahn. Rahn  adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

v      Ketentuan Umum
  1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) s.d. hutang rahin (yg menyerahkan barang) dilunasi
  2. Marhun (barang) tidak boleh dimanfaat oleh murtahin tanpa selain rahin kecuali dengan seizin rahin
  3. Ongkos dan biaya penyimpanan marhun (barang) ditanggung oleh penggaidai (rahin)
  4. Besar biaya pemeliharaan dan penyim[anan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman .
Pasar modal syariah
   —  Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
—      Pasar Modal Syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
Landasan hukum pasar modal syariah
  1. Fatwa DSN MUI
  2. Peraturan Perundangan Pasar Modal
•      Undang undang
•      Peraturan Pelaksanaan Undang undang
  1. Acuan Standar Internasional
•      Prinsip prinsip IOSCO (International Organization of Securities Commisions)
•      Prinsip prinsip IFRS ( International Financial Reporting Standard)
•      Standar Syariah dan Standar Akuntansi AAOIFI
•      Standar Tatakelola IFSB (Islamic Financial Services Board)
Kriteria saham syariah
  1. Kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah
  2.  Memenuhi rasio keuangan tertentu


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)


tugas bahasa indonesia 2 penulisan 16



Nilai Transaksi Non Tunai di RI Capai Rp 4,3 Triliun 



Jakarta -Bank Indonesia (BI) mengungkapkan transaksi non tunai sejak diuncurkan melalui Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada Agustus 2014 lalu, transaksinya telah mencapai Rp 4,3 triliun. Perkembangan setiap bulan selalu mengalami kenaikan, baik dari segi jumlah pengguna maupun jumlah transaksi dengan uang elektronik.

"Sejak diluncurkan GNNT pada Agustus 2014, perkembangan transaksi menggunakan uang elektronik luar biasa. Total nominal sejak diterbitkan hingga saat ini mencapai Rp 4,3 triliun," ungkap Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Eni V Panggabean ditemui usai peluncuran Festival Gerakan Nasional Non Tunai di FX Sudirman, Jakarta, Kamis (19/11/2015).

Eni mengatakan, transaksi menggunakan uang elektronik sejak Agustus 2014 hingga saat ini tumbuh signifikan. "Sejak GNNT diluncurkan, pertumbuhan transaksi uang elektronik mencapai 71,7%. Secara volume tumbuh 217%. mudah-mudahan GNNT bisa membuat masyarakat menyukai transaksi non tunai yang lebih mudah, lebih cepat, lebih murah," kata Eni.

Uang elektronik, lanjutnya, membuat masyarakat tidak perlu lagi takut membawa uang dalam jumlah banyak. Apalagi khawatir tindakan kejahatan hingga uang berpindah tangan. Eni berharap penggunaan uang elektronik menjadi kebiasaan masyarakat agar semakin mengarah ke non tunai.

Penggunaan uang elektronik, ungkap Eni, secara transaksi harian rata-rata baru mencapai Rp 15 juta. "Masih relatif kecil tapi tumbuh setiap bulan. BI tidak ada target (transaksi), tapi kami mengarahkan agar transaksi transportasi dan parkir semua sudah bisa non tunai. Lebih bersih, nyaman dan cepat," tambahnya.

Besaran uang yang bisa disimpan dalam uang elektronik pun masih terbatas hanya Rp 5 juta. BI akan mengevaluasi batas tersebut sesuai kebutuhan pengguna dan tren pertumbuhan trandaksi menggunakan uang elektronik.

Eni pun menuturkan, transaksi non tunai menggunakan uang elektronik dibandingkan dengan total transaksi masih kecil. "Transaksi uang elektronik baru sekitar 10%. Kalau ditambah dengan ATM, kartu kredit, kartu debit itu sudah 25%," imbuhnya.

BI pun akan terus mengevaluasi pelaksanaan transaksi uang elektronik. Salah satunya yang mulai banyak dikeluhkan yaitu terkait kartu hilang.

"BI akan terus mengevaluasi pelaksanaan transaksi non tunai khususnya penggunaan uang elektronik, misalnya untuk kartu yang hilang," pungkasnya.

Komentar :  Untuk sebagian kalangan transaksi non-tunai dinilai masih membingungkan dan ribet mengingat tidak semua kalangan mengerti akan cara bertransaksi non-tunai. Dan nampaknya butuh waktu yang lama bagi Indonesia untuk dapat membuat masyarakatnya menggunakan transaksi non-tunai. Maka dari itu perlu diadakan sosialisasi secara langsung ke semua kalangan tidak terkecuali dan diberikan pengetahuan mengenai baiknya menggunakan transaksi non-tunai dibandingkan dengan membawa uang cash.

Sumber : http://finance.detik.com/read/2015/11/19/131307/3075275/5/nilai-transaksi-non-tunai-di-ri-capai-rp-43-triliun